TARAKAN – Kabar kurang sedap datang dari sektor pendapatan daerah Kalimantan Utara (Kaltara). Realisasi pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ternyata anjlok signifikan di awal 2025. Bayangkan, hingga April lalu, pendapatan dari dua sektor ini baru mencapai 36 persen dari target, atau turun drastis 34 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Apa yang sebenarnya terjadi?
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, Tomy Labo, tak menutup-nutupi penyebabnya. Dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Kaltara yang digelar pada Senin (13/5/2025), ia menjelaskan bahwa penurunan ini bukan karena masyarakat enggan membayar pajak. Melainkan, ada faktor kebijakan yang jadi biang keroknya.
“Penyebab utamanya adalah regulasi. Sejak awal tahun, pemerintah memberikan insentif fiskal dan menurunkan tarif pajak. Jadi, ini bukan soal minat bayar yang menurun, tapi memang kebijakan yang sudah diatur begitu,” papar Tomy dengan tegas.
Tomy membeberkan, target pendapatan dari PKB dan BBNKB untuk tahun 2025 dipatok sebesar Rp250 miliar. Namun, hingga memasuki triwulan kedua, pencapaiannya masih bikin geleng-geleng kepala.
“Sekarang baru 36 persen dari target. Padahal, kalau sesuai rencana, seharusnya sudah menyentuh 50 persen. Artinya, kinerja kami di semester pertama ini masih minus,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Penurunan ini tentu jadi alarm bagi Bapenda Kaltara. Apalagi, pajak dari sektor kendaraan bermotor selama ini menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan daerah. Jika dibiarkan, defisit ini bisa berdampak pada berbagai program pembangunan yang sudah direncanakan.
Meski situasinya tak ideal, Bapenda Kaltara tak mau berpangku tangan. Tomy memastikan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar ketertinggalan. Salah satunya adalah membuka layanan Samsat di lokasi-lokasi strategis, seperti pelabuhan, pasar, dan pusat keramaian lainnya. Tak hanya itu, pelayanan jemput bola alias Samsat keliling juga digencarkan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak.
“Kami sudah mendapat arahan dari Pak Dir (Direktur Lalu Lintas). Langkah konkretnya, kami buka layanan baru di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, kami juga memperluas sosialisasi soal pentingnya membayar pajak tepat waktu,” jelas Tomy.
Bapenda juga berencana memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan informasi perpajakan. Misalnya, dengan memaksimalkan media sosial dan aplikasi berbasis daring untuk mengingatkan masyarakat soal jatuh tempo pajak.
“Kami ingin memastikan informasi sampai ke masyarakat, terutama di daerah-daerah pelosok,” tambahnya.
Rapat koordinasi yang digelar di Tarakan ini bukan sekadar formalitas. Forum ini menjadi ajang evaluasi menyeluruh bagi seluruh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Samsat se-Kaltara. Tomy menekankan, setiap UPT diminta memberikan masukan dan ide kreatif untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Kami ingin dengar langsung dari lapangan, apa kendala yang dihadapi dan solusi seperti apa yang bisa diterapkan,” ujarnya.
Selain itu, rapat ini juga jadi momen untuk menyamakan persepsi antar instansi yang tergabung dalam Tim Pembina Samsat, seperti Kepolisian, Jasa Raharja, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan bisa mempercepat realisasi target pajak di semester kedua.
Meski sudah punya strategi, Tomy tak memungkiri bahwa tantangan ke depan tak akan mudah. Selain faktor kebijakan insentif fiskal yang masih berlaku, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga perlu terus ditingkatkan.
“Kami optimistis, tapi tetap realistis. Dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, kami yakin bisa mengejar target sebelum akhir tahun,” katanya penuh semangat.
Langkah Bapenda Kaltara ini patut diapresiasi. Di tengah situasi sulit, mereka bergerak cepat untuk mencari solusi tanpa menyalahkan keadaan. Kini, bola ada di tangan masyarakat Kaltara untuk turut mendukung upaya ini dengan membayar pajak tepat waktu. (*)
Penulis : Arif Rusman
Discussion about this post