TARAKAN – Badan Pemeriksa Keuanga (BPK) Provinsi Kaltara merilis laporan selama tahun 2021 baik pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dan juga rekomendasi yang dikeluarkan pihaknya. Dari hasil pemeriksaan, semua Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Utara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Arief Fadillah, selaku Kepala Perwakilan BPK Kaltara menjelaskan bahwa dengan raihan opini WTP ini, menunjukkan komitmen kepala daerah beserta jajarannya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
“Hal ini tentunya juga tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya,” terangnya.
Dirnya juga menambahkan bahwa, selain pemeriksaan atas LKPD pada tahun 2021, BPK Kaltara juga melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Walaupun ada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan segera dari pemerintah daerah secara keseluruhan dalam pengelolaan keuangan daerah, di antaranya pengelolaan pengendalian pendapatan belum memadai.
Lanjutnya, selain itu, untuk pengelolaan dana bergulir ekonomi kerakyatan masih kurang optimal, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya memfasilitasi SMK untuk melaksanakan kerja sama dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA).
“Temuan pemeriksaan yang perlu segera mendapat perbaikan. Pengelolaan pendapatan, dana bergulir ekonomi kerakyatan, distribusi vaksin, jaminan air bersih untuk semua, dan kerjasama dunia industri dan usaha untuk SMK,” pungkasnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa, untuk LHP ini akan lebih berharga apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana disarankan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Maka dari itu, BPK Kaltara menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi terkait dengan pemeriksaan kinerja dan PDTT agar pencapaian target pembangunan dari RPJPN dan RPJMN serta RPJPD dan RPJMD dapat segera tercapai dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat.
Berdasarkan pemantauan , penyelesaian rekomendasi BPK di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Semester II Tahun 2021 diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjadi pemerintah daerah dengen persentase penyelesaian tertinggi yaitu sebesar 93,97 persen.
Diikuti Pemerintah Kota Tarakan sebesar 91,55 persen, Pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 90,39 persen, Pemerintah Kabupaten Bulungan
88,48 persen, dan Pemerintah Kabupaten Malinau 87,00 persen serta Pemerintah Kabupaten Tana Tidung 84,23 persen. Sedangkan berdasarkan perkembangan pemulihan kerugian daerah di Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2021, selama tahun 2021 BPK telah memulihkan Kerugian Daerah sebesar Rp7,2 miliar
Tambhanya, diikuti Pemerintah Kabupaten Malinau 83,76 persen, Pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 80,06 persen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 78,59 persen, dan Pemerintah Kabupaten Bulungan 55,52 persen serta Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar 45,86 persen. (ttv)
Discussion about this post