TARAKAN – Geliat pencarian pendamping presiden mulai mengerucut pada dua variabel krusial. Yaitu kemampuan menavigasi badai ekonomi dan kalkulasi demografi pemilih. Ketua Jenggala Center, Ibnu Munzir, menilai kriteria calon wakil presiden yang sempat dilontarkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bukanlah sekadar wacana normatif, melainkan cerminan realitas yang harus dihadapi pemerintahan mendatang.
Menurut Ibnu, persoalan paling mendasar dalam kepemimpinan nasional saat ini bermuara pada situasi dan kondisi ekonomi. Tantangan tersebut tidak lagi bersifat domestik semata, melainkan berkelindan dengan tekanan ekonomi dunia yang berdampak langsung ke dalam negeri.
Di saat yang sama, pemerintah juga dihadapkan pada pekerjaan rumah pembenahan birokrasi di tengah regulasi yang kian ketat.
“Saya kira Pak JK bertitik tolak dari situasi seperti itu. Kita membutuhkan pemimpin yang memahami betul persoalan yang dihadapi untuk bisa menyelesaikannya,” kata Ibnu.
Selain kapabilitas teknokratis di bidang ekonomi, Ibnu menyoroti faktor geopolitik elektoral yang tak terelakkan dalam kontestasi nasional: representasi Jawa dan luar Jawa. Dalam kacamata politik praktis, komposisi pemilih di Indonesia masih terbelah pada kisaran 55 persen di Pulau Jawa dan 45 persen di luar Jawa.
Peta demografi tersebut, kata Ibnu, akan sangat menentukan arah sekaligus hasil akhir pilihan masyarakat.
“Dalam perspektif politik, relevansi Jawa dan luar Jawa itu tidak bisa kita hindari. Fakta-fakta pemilih dan sebaran suara itu pasti akan dihadapi siapa pun pasangan calon yang maju,” ujarnya.
Karena itu, ia menyebut parameter yang digulirkan JK sebagai langkah yang realistis. Di sisi lain, dinamika penentuan kandidat di internal koalisi pendukung pemerintah tampak berjalan satu komando. Sebagai politisi senior Partai Golkar, Ibnu menyinggung kembali kesepakatan partai-partai koalisi yang sempat berkumpul di Hambalang.
Dalam pertemuan tersebut, partai-partai pengusung sepakat untuk tidak menyodorkan nama calon secara kaku, melainkan menyerahkan mandat sepenuhnya kepada Presiden untuk memilih dan mengajukan dua nama sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski ruang gerak penentuan nama berada di tangan Presiden, Ibnu mengingatkan agar dua kandidat yang kelak disodorkan tetap berpegang pada kriteria dasar tersebut.
“Paling tidak, figur yang dimajukan untuk mendampingi harus benar-benar memahami situasi dan kondisi yang sedang dihadapi bangsa saat ini,” tuturnya. (*)









Discussion about this post