TANJUNG SELOR – Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kalimantan Utara menggelar Tudang Sipulung di Hotel Grand Pangeran Khar, Tanjung Selor, Rabu malam (28/10/2026). Kegiatan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus membahas persiapan pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) KKSS Kaltara untuk menentukan kepengurusan periode mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, melalui musyawarah mufakat, Hasbudi ditetapkan sebagai Ketua Panitia Muswil BPW KKSS Kaltara. Muswil dijadwalkan berlangsung di Kota Tarakan pada November 2026.
Karateker BPW KKSS Kaltara, Chaerul Amir, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Sesjampidmil) Kejaksaan Agung RI, menyampaikan bahwa KKSS memiliki peran penting sebagai wadah pemersatu masyarakat asal Sulawesi Selatan yang berada di perantauan.
Menurutnya, kebersamaan dan semangat kekeluargaan menjadi fondasi utama dalam menjaga soliditas organisasi, sekaligus memperkuat hubungan antarsesama warga KKSS di Kalimantan Utara.
“Kita patut mensyukuri momentum kebersamaan dalam rumah besar KKSS ini. Rasa kekeluargaan merupakan perekat utama warga Sulawesi Selatan di perantauan,” ungkap Chaerul Amir.
Ia berharap, nilai persaudaraan yang telah terbangun dapat terus dijaga oleh seluruh anggota, termasuk generasi muda, sehingga KKSS dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan dan kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Utara.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltara, Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik, Anggota DPD RI Dapil Kaltara Herman, Wakil Ketua DPRD Kaltara, Kajari Bulungan Andi Helmi Adam, jajaran pengurus KKSS kabupaten/kota, Ketua IWSS Kaltara Hj. Dara AR Rasyid, Ketua IPSS, serta ratusan warga paguyuban.
Selain membahas persiapan Muswil, pertemuan tersebut juga diwarnai sejumlah masukan terkait tata kelola organisasi. Salah satunya disampaikan Ketua Pilar Selayar Kaltara, Rahman, yang menyoroti pentingnya memberikan ruang partisipasi dan hak suara secara adil kepada seluruh pilar daerah yang berada di bawah naungan KKSS.
Rahman menilai, ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebelumnya perlu dievaluasi karena dinilai belum mengakomodasi seluruh pilar daerah. Ia mencontohkan Pilar Selayar dan Pilar Jeneponto yang disebut belum memperoleh hak pilih resmi dalam proses pemilihan kepemimpinan organisasi.
“BPP KKSS karateker didorong untuk mengusahakan dan memastikan agar seluruh pilar yang selama ini ada dan belum terdaftar bisa memperoleh hak pilih resminya. Pemilihan yang adil hanya akan terwujud jika seluruh pilar terdaftar diberikan ruang suara yang setara,” tegas Rahman.
Ia berharap, pelaksanaan Muswil mendatang dapat menjadi momentum pembenahan organisasi, khususnya dalam memperluas keterwakilan seluruh pilar daerah agar memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan arah kepemimpinan KKSS.
Dengan demikian, KKSS Kaltara diharapkan semakin solid dan mampu memperkuat perannya sebagai wadah persatuan masyarakat Sulawesi Selatan sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan, menjaga kerukunan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis di Kalimantan Utara. (RF)
Discussion about this post