TARAKAN – Polda Kaltara bekerjasama dengan pengurus HKTI dan stakeholder kaltara menggelar kegiatan focus grup diskusi, dalam rangka mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan serta program makan bergizi gratis pada tahun 2025. sejumlah narasumber menjadi pembicara, diantaranya akademisi, pemerintah dan Polda Kalimantan utara.
Dalam rangka wujudkan ketahanan pangan dan mendukung program makan bergizi pemerintah pusat, kegiatan forum grup diskusi digelar dengan melibatkan lintas sektor. Kegiatan dilaksanakan untuk dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh petani maupun peternak lokal, sehingga mampu meningkatkan produktifitas hasil pertanian di kota Tarakan.
Akademisi Universitas Borneo Tarakan memaparkan tantangan mengenai kebutuhan lahan dan pangan yang meningkat dapat mengancam ketahanan pangan. Karakteristik lahan di Kalimantan Utara harus disesuaikan karena keterbatasan.
Sementara itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara memaparkan kebijakan melalui pemantapan sistem pertahanan keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Terdapat analisa kebutuhan beras provinsi kaltara dan rencana optimasi lahan, cetak sawah dan brigade pangan tahun 2025.
Terkait distribusi pangan, Bulog menyampaikan terdapat mitra tani untuk menyelenggarakan kegiatan seperti budidaya mandiri dan usaha tani yang dikelola secara langsung oleh Bulog bekerjasama dengan petani. Terdapat program makmur BUMN yang berpeluang akan dilaksanakan di Kaltara.
HKTI juga memainkan peran dalam sinergitas stakeholder dan pelaku usaha pertanian serta peternakan. Saat ini stok pupuk baik subsidi dan non subsidi juga dinilai masih cukup serta sudah memenuhi kualitas.
Polri juga mendukung penuh terwujudnya swasembada pangan dalam mensukseskan pemenuhan kebutuhan makan siang bergizi gratis dengan program polri. Hal itu melalui pemanfaatan pekarangan, lahan tidur serta perekrutan personil Bakomsus latar pendidikan pertanian, peternakan, gizi dan kesehatan Masyarakat.
Pada akhir kegiatan digelar penandatanganan risalah rekomendasi hasil kegiatan FGD dan diserahkan kepada OPD terkait yang hadir. (*)
Discussion about this post