Bulungan – Sekretaris Daerah (Sekda), Risdianto, membuka rapat koordinasi (rakor) Pilar-Pilar Sosial se-Bulungan yang diselenggarakan Dinas Sosial di Hotel Neo City Jl H Thamrin, Tanjung Selor. Sekda menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas keberadaan para pilar sosial yang hadir langsung di tengah masyarakat di saat bencana, di tengah keluarga pra sejahtera, lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas hingga persoalan-persoalan sosial lainnya.
‘’Diketahui, pilar-pilar sosial terdiri Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Karang Taruna, Pensosmas, hingga organisasi sosial dan lembaga sosial kesejahteraan yang ada di Bulungan’’ Ujar Risdianto.
Sekda menegaskan, pilar-pilar sosial tersebut adalah garda terdepan dalam pelayanan sosial masyarakat. Tanpa dukungan dan kontribusi dari para pilar sosial ini, pelayanan sosial dari pemerintah tidak akan berjalan optimal. Dalam rakor yang diikuti sekitar 30 peserta tersebut diingatkan, tugas di bidang sosial cukup berat yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan secara aktual, kesejahteraan yang nyata dan dirasakan langsung oleh keluarga-keluarga.
Dipaparkan, dalam konteks dokumen perencanaan pembangunan daerah, terdapat 6 indikator penting. Yaitu pertumbuhan ekonomi, jika tidak tercapai maka ekonomi tidak akan tumbuh dengan baik. Pengurangan kemiskinan, di mana banyaknya masyarakat miskin akan menimbulkan banyak masalah sosial. Lalu pengendalian inflasi , yang berkaitan erat dengan kestabilan ekonomi.
Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk distribusi pendapatan antar masyarakat, keseimbangan pendapatan di mana rasio ketimpangan juga mempengaruhi kualitas pembangunan. Serta pemerataan pembangunan, yang di dalamnya termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Risdianto yang juga dipercaya sebagai Ketua Forum Organisasi Sosial se-Kalimantan Utara tersebut menekankan, kegiatan rakor ini sangat penting karena perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sosial tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Tapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan — baik daerah, provinsi, maupun kementerian terkait — dalam satu kolaborasi yang sinergis.
Discussion about this post