BULUNGAN – Bupati Bulungan Syarwani secara resmi melaunching SAKTI IKD (Strategi Aktivasi dan Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital) sekaligus menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan identitas kependudukan digital untuk pelayanan publik. Acara berlangsung di Gedung Inspektorat, Senin (24/11/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Syarwani menegaskan bahwa kehadiran SAKTI IKD adalah langkah penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien, khususnya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bulungan.
“SAKTI IKD ini untuk memudahkan pelayanan publik dan memastikan masyarakat Bulungan bisa mengakses layanan kependudukan secara mudah dan transparan. Inovasi ini harus terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan berbagai OPD terkait,” ujar Bupati.
Bupati juga meminta agar layanan IKD diperluas ke seluruh wilayah Bulungan, termasuk pemanfaatannya untuk memperbarui data kependudukan secara berkala. Hal ini dinilai penting untuk mendukung kebijakan pembangunan yang berbasis data akurat.
Menurut Bupati, saat ini 74 desa dan 7 kelurahan di Bulungan, lebih dari 50 persen wilayahnya sudah aman dari blank spot internet. “Kondisi ini menjadi peluang besar untuk mempercepat digitalisasi layanan kependudukan, meskipun daerah-daerah yang masih mengalami kendala jaringan tetap menjadi perhatian dan prioritas pemerintah,” ujarnya.
“Saya memberikan dukungan penuh kepada Disdukcapil Bulungan untuk terus melahirkan inovasi pelayanan publik. Tujuannya satu: mempermudah masyarakat mendapatkan layanan dasar kependudukan yang cepat, mudah, dan bisa diakses di mana saja,” tegasnya lagi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulungan, Jamaluddin Saleh, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan layanan tetap menjangkau masyarakat, bahkan hingga wilayah yang masih blank spot.
“Kami tetap berusaha memberikan pelayanan dengan sistem personal selling atau jemput bola. Semua layanan kecamatan sudah kami lakukan tahun ini,” ungkapnya.
Didukung oleh Bupati, Disdukcapil kini mengoperasikan mobil pelayanan dan empat unit motor layanan untuk menjangkau masyarakat disabilitas, rentan, serta warga di daerah sulit akses.
Jamaluddin juga melaporkan bahwa capaian target layanan kependudukan Bulungan sebagian besar telah terpenuhi. Namun, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih perlu dipacu.
“Saat ini baru sekitar 30 persen warga ber-KTP yang sudah mengaktifkan IKD. Ini menjadi kerja keras kami ke depan agar lebih masif,” jelasnya.
Untuk kebutuhan perekaman dan pencetakan, Disdukcapil juga telah menambah stok blangko KTP sebanyak 4.000 keping, dengan tingkat penggunaan mencapai 500–1.000 blangko per bulan.
“Untuk alat perekaman kita, saat ini telah tersebar di beberapa wilayah, seperti Banyu, Sekatak, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, dan Tanjung Palas Tengah, serta akan diperluas ke daerah Peso, Peso Hilir, dan Tanjung Palas Barat, sesuai arahan Bupati untuk menjangkau daerah blank spot,” jelasnya.
Peluncuran SAKTI IKD menjadi tonggak penting transformasi layanan publik di Bulungan. Pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan layanan kependudukan yang setara bagi semua masyarakat, baik di pusat maupun wilayah terpencil.
“Dengan dukungan teknologi digital dan inovasi jemput bola, Bulungan melangkah menuju layanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan modern.”
Discussion about this post