TARAKAN – Dalam upaya menjamin kelancaran ibadah haji 2025, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Langkah ini merupakan bagian dari tugas pengawasan mereka terhadap penyelenggaraan ibadah haji, khususnya untuk memastikan jemaah haji asal Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik selama menunaikan rukun Islam kelima tersebut.
Anggota Komite III DPD RI, Herman, menjelaskan bahwa pengawasan kali ini mencakup berbagai aspek penting yang menjadi penunjang kenyamanan dan keselamatan jemaah.
“Kami akan memantau secara langsung kualitas layanan konsumsi, transportasi, hingga fasilitas akomodasi yang disediakan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi,” ungkapnya kepada awak media di Tarakan, Minggu (13/4/2025).
Menurutnya, evaluasi mendalam terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada kendala yang mengganggu kekhusyukan ibadah.
Herman menambahkan, pengawasan tidak hanya terfokus pada pelaksanaan di Tanah Suci, tetapi juga mencakup persiapan di dalam negeri. Komite III DPD berencana melakukan pemantauan menyeluruh mulai dari proses pendaftaran, pelatihan, hingga keberangkatan jemaah.
Salah satu perhatian khusus adalah pemeriksaan istitha’ah kesehatan, terutama bagi jemaah lanjut usia (lansia), yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.
“Kesehatan jemaah lansia menjadi prioritas, mengingat ibadah haji membutuhkan kondisi fisik dan mental yang prima,” tegasnya.
Selain itu, DPD juga akan menyoroti pengelolaan dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Transparansi dan efisiensi penggunaan dana menjadi fokus agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas layanan.
“Kami berharap ada terobosan untuk menurunkan BPIH, sehingga lebih banyak masyarakat yang mampu menunaikan haji tanpa beban finansial berat,” ujar Herman.
Aspek lain yang tak luput dari pengawasan adalah penambahan kuota petugas haji. Menurut Herman, petugas yang memadai sangat penting untuk mendampingi jemaah, terutama dalam situasi darurat atau saat menangani kebutuhan khusus.
“Petugas haji adalah ujung tombak pelayanan di lapangan. Kami ingin memastikan jumlah dan kualitas mereka sesuai dengan kebutuhan,” tambahnya.
Kunjungan kerja ini juga menjadi wujud komitmen DPD untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji. Herman berharap hasil pengawasan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk memperbaiki kekurangan dari penyelenggaraan haji sebelumnya.
“Kami ingin ibadah haji 2025 berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi pelayanan, keamanan, maupun kenyamanan jemaah,” tuturnya.
Dengan agenda pengawasan yang begitu komprehensif, DPD RI menegaskan peran aktifnya dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang bermartabat. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi jemaah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan haji nasional.
“Kami akan terus mengawal hingga seluruh proses selesai, demi haji yang mabrur bagi setiap jemaah Indonesia,” pungkas Herman. (*)
Reporter : Arif Rusman
Discussion about this post