TANJUNG SELOR – Mengawali pekan pertama bulan Juli 2025, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Paliwang, menerima audiensi dari jajaran PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra), di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara.
Kunjungan tersebut dalam rangka membahas perkembangan infrastruktur kelistrikan dan komitmen perluasan akses listrik ke seluruh wilayah provinsi, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
Zainal menyampaikan apresiasi atas langkah strategis yang dilakukan PT. PLN dalam mengakselerasi pemerataan kelistrikan di wilayah Kaltara. Menurutnya program ini mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan daerah.
“Kami di Pemprov Kaltara siap memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk fasilitasi perizinan, koordinasi lintas sektor, maupun penguatan kebijakan daerah,” ujar Zainal.
Selanjutnya, Zainal berharap seluruh masyarakat di pelosok Kaltara dapat menikmati manfaat dari aliran listrik yang stabil dan andal. “Ini bagian dari komitmen kami membangun Kaltara yang lebih terang, Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan,” ucapnya.
Dalam percepatan pemerataan energi, sebutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di tahun 2025 pada program pemasangan listrik gratis menargetkan sekitar 1.000 rumah tangga kurang mampu, bersumber dari APBN dan APBD.
Berdasarkan data yang dirilis PLN UID Kaltimra, bahwa rasio desa berlistrik di provinsi Kaltara baru mencapai sekitar 78 persen dan terdapat 117 desa yang belum terjangkau aliran listrik.
Menanggapi data tersebut, General Manager PLN UID Kaltimtara, Maria G.I. Gunawan menuturkan PLN telah menyusun roadmap percepatan elektrifikasi yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan, serta membutuhkan investasi yang besar.
“PLN menargetkan penyelesaian elektrifikasi di 117 desa hingga tahun 2027. Lokasi desa-desa ini sebagian besar berada di wilayah terpencil atau remote area, yang jauh dari akses jalan maupun jaringan listrik eksisting,” ujar Maria.
Bebernya, PLN juga akan menambah kapasitas pembangkit, termasuk mengembangkan pembangkit berbasis energi terbarukan seperti PLTS yang tersebar di 5 kabupaten / kota se-Kaltara, termasuk wilayah perbatasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
Menindaklanjuti arahan Zainal, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Yosua Batara Payangan, melalui Kabid. Ketenagalistrikan, Abdul Muis, memastikan bahwa Pemprov Kaltara akan segera merealisasikan sambungan listrik gratis diperkirakan mencapai sekitar 1.500 rumah tangga.
“Program ini menyasar masyarakat kurang mampu dan menggunakan sistem prabayar (token), sehingga pemanfaatannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga,” terang Abdul Muis.
Abdul Muis menyebutkan program pasang listrik gratis ini didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sekitar 300 rumah dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara.
Pemprov Kaltara terus bersinergi dengan pemerintah pusat, PT PLN, serta para stakeholder terkait guna memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan, serta diproyeksikan berdampak positif terhadap fasilitas umum dan sosial, seperti sekolah, rumah ibadah, dan layanan kesehatan desa. (dkisp)
Discussion about this post