Bangun IKN dengan Data, Otorita IKN Mulai Pelatihan Pendataan Penduduk

Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menyiapkan pendataan seluruh penduduk yang berada di wilayah delienasi IKN sebagai dasar dari berbagai perencanaan kebijakan yang berbasis data akurat.     

Pelatihan ini diikuti oleh 802 peserta, yang berasal dari wilayah sekitar IKN termasuk mahasiswa, pegawai BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Penajam Paser Utara dan BPS Kutai Kartanegara. Pelatihan dibagi dalam dua gelombang, dengan gelombang pertama diikuti oleh 388 peserta dan gelombang kedua oleh 414 peserta.     

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dalam sambutannya menegaskan pentingnya akurasi dan integritas dalam proses pendataan ini. “Kita belum punya data dasar di wilayah delienasi IKN. Sekarang kita akan mendata semua penduduk, bukan mengambil sampel. Ini adalah data dasar betul. Petugas harus punya semangat dan integritas. Tidak menggunakan persepsi apalagi interpolasi, ekstrapolasi. Semua data harus dicatat apa adanya. Jika datanya keliru, maka kebijakannya akan keliru,” ujar Basuki.     

Senada, Kepala BPS Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung arah pembangunan IKN yang berbasis data dan fakta lapangan. “Ini adalah data dasar pertama yang akan mencakup populasi penduduk dan karakteristik demografi warga di wilayah delienasi IKN. Maka ini akan menjadi akar bagi sejarah penting Ibu Kota Nusantara,” tutur Amalia.     

“Saya titip dengan sangat memohon kepada bapak ibu petugas agar bisa menjaga akurasi, objektivitas, dan konsistensi selama proses wawancara atau observasi di lapangan. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, utamakan kualitas data– bukan hanya kecepatan– tetapi pastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang akurat,” tambah Amalia.     

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan membekali petugas dengan standar pemahaman yang seragam. “Tujuan dari pelatihan ini adalah agar seluruh petugas pendataan memahami standar operasional prosedur (SOP), konsep dan definisi, serta tata cara pengisian instrumen. Harapannya, semua petugas siap melakukan pengumpulan dan pemeriksaan data di lapangan dengan akurat dan seragam,” ungkap Yusniar.     

Lebih lanjut, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, juga menekankan pentingnya keberlanjutan sistem kependudukan yang berbasis teknologi. “Setelah data dasar atau primer terpenuhi, khususnya kependudukan, maka ke depan kita harus punya tool untuk update kependudukan yang real time—baik data kelahiran, kematian, maupun mutasi penduduk,” ujar Alimuddin. Ia menambahkan bahwa sistem semacam ini sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berbasis data aktual.   (Humas Otorita Ibu Kota Nusantara)