TARAKAN – Pasangan Sulaiman – Adri Patron menjawab isu desentralisasi pada kegiatan debat sesi pertama. Pemerintah pusat telah meresmikan total 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), tiga diantaranya berada di wilayah Kaltara. Pasangan Sulton menerima pertanyaan terkait kebijakan yang akan dilakukan sesuai dengan tata kelola kebijakan perbatasan.
Sulaiman menjelaskan, pasangan Sulton akan memberikan kemudahan kegiatan lintas batas bagi masyarakat di perbatasan, dalam mendukung kegiatan ekonomi. Menurut Sulaiman, saat ini banyak kebutuhan masyarakat di perbatasan yang bergantung pada pasokan dari Tawau, Malaysia.
“Berkaitan implementasi kemudahan pelayanan masyarakat yang keluar masuk tawau dari Nunukan dan sebatik, kebutuhan masyarakat saat ini selama pemerintah berjalan masih menyulitkan lintas batas. Sehingga ekonomi di perbatasan sangat lamban. Kami memprioritaskan berkomitmen mempermudah lintas batas sehingga ekonomi di perbatasan berjalan baik dan maksimal,” terang Sulaiman.
Adri Patton menambahkan, percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB) juga diperlukan demi pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan.
“Komitmen kami ketika diberikan amanah, bahwasanya kabupaten kota perlu segera diwujudkan daerah otonominya. Agar Sebatik, Krayan, Kabudaya, Apau Kayan, wajib menikmati pembangunan. Ini dibuktikan bahwa selama pemberian otonomi daerah kepada kabupaten kota, rakyat sejahtera,” kata Adri Patton. (*)
Discussion about this post