NUSANTARA — Pembangunan prasarana dan sarana perkantoran lembaga Legislatif dan Yudikatif resmi dimulai dengan ditandatanganinya dua kontrak pembangunan infrastruktur pendukung kawasan legislatif dan yudikatif terdiri dari Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, dan Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A, serta satu paket Manajemen Konstruksi Induk.
Penandatanganan kontrak dilaksanakan di Kantor Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pada Jumat (31/10/2025), dengan lingkup pekerjaan meliputi pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT), mekanikal elektrikal, jalur pedestrian dan pesepeda, jembatan pelengkung, box culvert, serta dinding penahan tanah.
Untuk Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontrak mencapai Rp1,9 triliun, total panjang 6,418 kilometer dengan masa pelaksanaan pembangunan Oktober 2025 hingga Desember 2027. Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,1 triliun, total panjang 5,399 kilometer dikerjakan mulai Oktober 2025 hingga November 2027.
Sementara itu, untuk dukungan manajemen pembangunan turut ditandatangani kontrak Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp8,5 miliar yang mencakup perencanaan dan harmonisasi desain pembangunan, keterpaduan pelaksanaan, serta pengelolaan indikator kinerja untuk memastikan proyek berjalan efektif, efisien, terintegrasi dan sesuai prinsip keberlanjutan.
Pembangunan IKN Tahap 2 dibagi menjadi 3 batch, batch 1 (Single years contract 2025), batch 2 (Multi years contract 2025-2027), dan batch 3 (Multi years contract 2026-2028). Batch 1 pekerjaan yang saat ini sedang berlangsung dan akan selesai pada akhir Desember 2025, sedangkan 3 paket pekerjaan yang telah terkontrak tersebut merupakan bagian dari batch 2, dan saat ini pada batch 2 sebanyak 13 paket pekerjaan konstruksi dalam proses tender meliputi pembangunan perkantoran lembaga Legislatif, Yudikatif, dan ekosistem pendukungnya seperti infrastruktur sumber daya air dan jaringan perpipaan air minum. Selain itu, sebanyak 12 paket pekerjaan manajemen konstruksi/supervisi juga dalam tahap tender sehingga diharapkan pada akhir November 2025 seluruh pekerjaan tersebut dapat dimulai.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pentingnya menjaga standar tinggi dalam pelaksanaan pembangunan.
“Ada tiga hal yang saya tegaskan untuk diperhatikan yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat. Saya tegaskan bahwa seluruh penyedia jasa harus memenuhi tiga hal tersebut,” ujar Basuki.
Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan nasional sekaligus mendorong minat investasi dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Dengan ditandatanganinya tiga paket ini, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN resmi bergulir. Langkah ini memperkuat komitmen Otorita IKN dalam mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada Tahun 2028. (Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara)
Discussion about this post