TARAKAN – DPRD Tarakan menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan Yayasan Hidup Berbagi Kasih pada Rabu (17/4).
Rapat ini digelar untuk mengevaluasi kesiapan dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar, yang untuk pertama kalinya diimplementasikan di Kota Tarakan. Fokus utama rapat adalah memastikan program ini berjalan efektif, higienis, dan menjangkau seluruh pelajar sesuai kebutuhan gizi mereka.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Markus Minggu, menjelaskan bahwa rapat ini digelar untuk menjawab berbagai pertanyaan dan isu yang berkembang di masyarakat terkait program MBG.
“Ini adalah program baru di Tarakan, sehingga banyak masyarakat yang masih awam mengenai informasi seperti kuota, jenis menu, dan mekanisme pelaksanaannya. Kami ingin memastikan semua pihak memahami dan program ini berjalan dengan baik,” ujar Markus.
Dalam rapat, tiga isu utama dibahas secara mendalam. Pertama, soal kuota penerima manfaat. Untuk tahap awal, dapur MBG di Tarakan Utara mendapat alokasi sekitar 3.500 porsi, namun baru 3.160 porsi yang terealisasi.
“Kami berharap kuota ini dapat ditambah agar lebih banyak pelajar yang mendapatkan manfaat,” kata Markus. Ia menambahkan bahwa DPRD akan mendorong pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran tambahan guna memperluas cakupan program.
Kedua, rapat membahas standar higienitas dan kualitas makanan. Markus menegaskan bahwa makanan yang disajikan harus memenuhi standar kebersihan dan gizi, mengingat program ini menyasar anak-anak dari PAUD hingga SMA yang sedang dalam masa pertumbuhan.
“Kami ingin memastikan makanan yang diberikan benar-benar higienis, bersih, dan mendukung kebutuhan gizi anak-anak,” tuturnya.
Yayasan Hidup Berbagi Kasih, yang menjadi pelaksana program MBG di Tarakan Utara, menjelaskan bahwa menu disusun berdasarkan panduan Badan Gizi Nasional (BGN). Porsi makanan disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak sesuai jenjang usia.
Untuk anak PAUD hingga kelas 3 SD, porsinya berbeda dengan siswa kelas 4 SD hingga SMA. Hal itu sesuai panduan BGN untuk memenuhi kebutuhan gizi yang berbeda-beda.
Isu ketiga yang dibahas adalah perlunya sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah miskonsepsi. Markus menyoroti adanya spekulasi di masyarakat terkait perbedaan porsi makanan antar jenjang pendidikan.
“Kami ingin meluruskan bahwa perbedaan ini bukan karena diskriminasi, tetapi karena kebutuhan gizi anak berbeda. Ini harus dijelaskan secara transparan agar tidak ada salah paham,” tegasnya.
Yayasan Hidup Berbagi Kasih mendapat apresiasi khusus dari DPRD karena berinisiatif membuka dapur sendiri tanpa menunggu bantuan pemerintah.
“Kami salut dengan langkah yayasan ini. Mereka berani memulai, dan ini menjadi contoh baik untuk pelaksanaan program MBG,” ungkap Markus.
Sementara itu, dapur MBG lain di Tarakan Barat, yang dikelola oleh TNI, masih dalam tahap evaluasi.
“Kami belum mendapat informasi lengkap apakah dapur di Tarakan Barat sudah beroperasi penuh. Kami akan menunggu laporan lebih lanjut,” ujar Markus. Ia juga menekankan peran Dinas Pendidikan sebagai pengawas untuk memastikan pelaksanaan program sesuai standar yang ditetapkan.
Ke depan, DPRD Tarakan berkomitmen untuk mendorong perluasan program MBG agar merata di seluruh kecamatan.
“Kami ingin program ini tidak hanya berjalan di satu atau dua kecamatan, tetapi bisa menjangkau seluruh pelajar di Tarakan. Tentu ini membutuhkan dukungan anggaran dan koordinasi yang lebih baik,” pungkas Markus.
Dinas Pendidikan diminta untuk terus memantau pelaksanaan program, termasuk memastikan kualitas makanan dan distribusi yang tepat sasaran. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan program MBG dapat menjadi solusi nyata dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak Tarakan melalui pemenuhan gizi yang memadai. (*)
Reporter : Arif Rusman
Discussion about this post