TARAKAN – Kegiatan sosialisasi program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) digelar di Hotel Duta, Tarakan, Selasa (3/6/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda reses Anggota DPR RI Komisi II, Deddy Sitorus, yang bertujuan memperkenalkan program strategis pemerintah di bidang pertanahan.
Hadir sebagai narasumber, Wali Kota Tarakan, Khairul, dan perwakilan dari Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Deddy Sitorus menegaskan bahwa tanah memiliki makna mendalam bagi masyarakat.
“Urusan tanah itu urusan hidupnya orang. Tanah bukan sekadar lahan, tetapi bicara tentang ruang hidup masyarakat, ruang produksi, ruang ekonomi, hingga ruang sosiologis,” ungkapnya dengan penuh semangat.
Namun, ia menyayangkan masih adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan di Indonesia. Deddy menyoroti bahwa perusahaan besar mampu menguasai lahan hingga ratusan ribu, bahkan jutaan hektare, sementara masyarakat kecil harus berjuang keras untuk mendapatkan lahan seluas 200 meter persegi.
“Ini masih menjadi persoalan serius. Hampir 80 tahun kita merdeka, tapi keadilan agraria belum tercipta,” tegasnya.
Deddy juga memaparkan data luas lahan di Kalimantan Utara, yang mencapai 5,28 juta hektare hutan, dengan total sekitar 7 juta hektare. Dari jumlah tersebut, hanya 1,63 juta hektare yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, seperti ruang hidup dan ekonomi.
“Saya tidak tahu berapa porsi lahan yang benar-benar dikuasai rakyat, baik untuk hak individu maupun komunal. Ini perlu menjadi diskusi serius, mungkin tidak di forum ini, tetapi harus bergulir hingga menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kehadiran Satuan Tugas (Satgas) yang baru-baru ini mengunjungi Kalimantan Utara untuk mengevaluasi penguasaan lahan oleh perusahaan sawit. Deddy berharap sosialisasi ini tidak hanya memperkenalkan program strategis pemerintah, tetapi juga membuka ruang diskusi tentang permasalahan agraria lokal di Tarakan.
Deddy mendorong masyarakat untuk aktif memanfaatkan program pemerintah, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertifikat elektronik.
“Ayo ikut program PTSL. Jangan kaget dengan sertifikat elektronik. Datang ke kantor BPN di Tarakan, tanyakan apa manfaatnya jika beralih ke sistem digital,” ajaknya. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk memahami dan mematuhi regulasi pertanahan agar hak atas tanah dapat terjamin.
Dengan nada santai, Deddy juga menyentil suasana acara yang terasa kurang bersemangat. “Saya enggak tahu kenapa tadi semua pada lesu. Apakah karena belum makan snack, atau karena memikirkan masalah tanah masing-masing? Saya enggak tahu,” candanya, disambut tawa hadirin.
Wali Kota Tarakan, Khairul, turut menyampaikan pandangannya dalam acara ini. Ia mengapresiasi inisiatif Deddy Sitorus yang memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini.
“Mudah-mudahan forum seperti ini bisa terus dilakukan, dan isu-isu lokal di Tarakan dapat dibawa ke tingkat nasional,” ujar Khairul.
Khairul juga menyinggung solusi yang telah diberikan untuk permasalahan lahan pesisir di Tarakan. Menurutnya, meskipun lahan pesisir tidak boleh dikuasai secara permanen oleh masyarakat, pemerintah kota telah memberikan hak pakai sebagai solusi.
“Kami sudah berikan solusi untuk masyarakat di wilayah pesisir. Ini langkah konkret yang kami tawarkan,” jelasnya.
Ia berharap kegiatan semacam ini dapat terus digelar untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan agraria.
“Terima kasih kepada Pak Deddy yang telah memfasilitasi acara ini. Semoga menjadi langkah awal untuk solusi yang lebih baik,” tambahnya.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang penyampaian informasi, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan tanah yang transparan dan berkeadilan. Dengan program seperti PTSL dan sertifikat elektronik, pemerintah berupaya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya.
Sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk mendekatkan program pemerintah kepada masyarakat, sekaligus membuka ruang dialog untuk menyelesaikan tantangan agraria di Tarakan dan Kalimantan Utara secara keseluruhan. (*)
Penulis : Arif Rusman
Discussion about this post