BNPP Gelar FGD Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Prioritas Perbatasan Tahun 2025 di Kabupaten Nunukan

PROKOMPIM – Bupati Nunukan Irwan Sabri diwakili Plt. Sekretaris Daerah Jabbar menghadiri Focus Grup Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Prioritas Perbatasan Tahun 2025. Acara itu digelar di ruang rapat VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Rabu (29/10).

Turut hadir pada acara tersebut Deputi III Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ramses Limbong, dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan yang bertujuan untuk memperoleh data kondisi aktual pemenuhan infrastruktur layanan dasar di kecamatan perbatasan prioritas, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pasar, dan utilitas permukiman.

Dalam FGD itu turut membahas variabel dan indikator pengukuran IPKP KPP serta tantangan pembangunan di wilayah perbatasan.

Sekda Jabbar saat menyampaikan sambutan Bupati Nunukan mengatakan bahwa pengukuran IPKP KPP sangat penting, karena Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai daerah perbatasan dengan negara Malaysia, sekaligus merupakan pintu gerbang dan etalase negara di perbatasan utara Kalimantan.

Menyikapi berbagai tantangan dan kendala tersebut, pemerintah daerah selalu berusaha meningkatkan tata kelola pembangunan wilayah perbatasan dengan cara meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas batas, penguatan kapasitas SDM lokal, pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif di kecamatan-kecamatan perbatasan, serta mendorong sinergitas serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Utara.

“Sebagai pemerintah, saya berharap FGD kali ini bisa mengidentifikasi isu-isu strategis dan kendala aktual dalam pengelolaan perbatasan. Bisa memunculkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data, serta terbangun sinergi antara semua pihak — pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan,” tutur Jabbar.

Hasil IPKP kecamatan perbatasan prioritas, diharapkan juga bisa menjadi dasar peningkatan kinerja dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. (Pemkab Nunukan)