TARAKAN – Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring pada Senin (21/4/2025).
Kegiatan ini turut dirangkai dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat serta Optimalisasi Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Rakor tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk kebijakan pembangunan Sekolah Rakyat yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, berbagai peraturan perundang-undangan, serta arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berbasis asrama yang ditujukan untuk siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Pemerintah menargetkan pembangunan 200 sekolah di seluruh Indonesia, dengan kapasitas masing-masing sekolah mampu menampung hingga 1.000 siswa.
Program ini diharapkan menjadi terobosan dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus menjadi salah satu pilar utama dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam paparannya, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, memperkenalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Basis data ini memuat informasi terperinci mengenai kondisi sosial ekonomi individu dan keluarga di Indonesia, yang telah terintegrasi dengan data kependudukan.
“DTSEN menjadi alat penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan efektif,” ujar Mensos.
Ia juga mengimbau seluruh kepala daerah untuk mendukung pemutakhiran data penerima bantuan sosial guna meningkatkan akurasi penyaluran. Untuk tahun anggaran 2025, Kementerian Sosial telah mengalokasikan bantuan sosial bagi 20.819.238 penerima di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nunung Nuryartono, menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem pada September 2024 masih berada di angka 1,13%, atau setara dengan 3,17 juta jiwa.
Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk menekan angka kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada tahun 2026, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Untuk mencapai target tersebut, kepala daerah memiliki peran krusial, mulai dari menyusun program dan anggaran yang mendukung pengentasan kemiskinan, melakukan koordinasi lintas sektor, hingga menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program kepada gubernur setiap enam bulan sekali.
Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui pendidikan berkualitas yang diakses secara gratis, pemerintah berharap dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Selain itu, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan daya saing generasi muda, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah dan nasional.
Selain isu kemiskinan, rakor juga membahas perkembangan tingkat inflasi di Indonesia dan dunia hingga Maret 2025. Berdasarkan laporan yang disampaikan, Indonesia menempati peringkat ke-34 dari 186 negara di dunia berdasarkan tingkat inflasi year-on-year.
Di antara negara-negara anggota G20, Indonesia berada di peringkat ke-5 dari 24 negara, sedangkan di kawasan ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-5 dari 11 negara. Posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global, meskipun pengendalian inflasi tetap menjadi fokus utama pemerintah.
Usai mengikuti rakor, Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk mendukung penuh implementasi program nasional tersebut.
“Sekolah Rakyat dan pengentasan kemiskinan ekstrem adalah agenda strategis yang sejalan dengan visi pembangunan daerah. Kami akan memastikan koordinasi yang baik dan alokasi anggaran yang tepat untuk mendukung keberhasilan program ini,” katanya.
Ibnu juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjalankan program-program tersebut. Ia berharap Tarakan dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Kami akan terus berupaya memastikan bahwa manfaat dari program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya mereka yang berada di lapisan paling bawah,” tambahnya.
Rakor ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Tarakan untuk mengevaluasi capaian sekaligus menyusun langkah konkret ke depan. Dengan dukungan kebijakan nasional dan komitmen kuat dari daerah, diharapkan target pengentasan kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi dapat tercapai sesuai visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing. (*)
Reporter : Arif Rusman
Discussion about this post