JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate pada level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 21-22 Oktober 2025.
Keputusan tersebut, yang juga menjaga suku bunga Deposit Facility di 3,75 persen dan Lending Facility di 5,50 persen, menjadi komitmen BI dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan pendorong pertumbuhan, di tengah bayang-bayang ketidakpastian global yang kian menyelimuti.
Dalam rilis resminya, BI menekankan bahwa langkah ini selaras dengan proyeksi inflasi yang tetap terkendali dalam koridor 2,5 persen ±1 persen untuk 2025-2026.
“Kami akan terus memantau efektivitas transmisi kebijakan moneter longgar, prospek pertumbuhan ekonomi, serta dinamika nilai tukar rupiah untuk mengoptimalkan ruang penurunan suku bunga ke depan,” demikian disampaikan Departemen Komunikasi BI.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang masih di kisaran 4,7-5,5 persen tahun ini menjadi pondasi utama, meski tekanan eksternal seperti perlambatan di Tiongkok dan fluktuasi harga energi global terus menguji ketahanan rupiah.
Untuk memaksimalkan dampak kebijakan, BI menggelar serangkaian strategi operasi moneter yang berorientasi pasar. Pengelolaan suku bunga instrumen moneter dan swap valas dirancang untuk mempercepat penurunan biaya dana perbankan, sehingga suku bunga deposito dan kredit bisa lebih responsif terhadap BI-Rate.
Likuiditas di pasar uang dan perbankan akan ditingkatkan melalui pengurangan penerbitan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara bertahap. Langkah itu diharapkan menekan spread suku bunga dan mendukung ekspansi kredit.
BI juga memperluas instrumen repo dengan underlying surat berharga berkualitas tinggi dari lembaga jasa keuangan pemerintah, sambil menerbitkan BI-Floating Rate Note (BI-FRN) dan mengembangkan Overnight Index Swap (OIS) untuk tenor lebih panjang.
Inisiatif tersebut bertujuan membangun benchmark suku bunga pasar yang lebih matang, sekaligus memperdalam likuiditas pasar uang dan valuta asing (valas). Akses investor Sukuk BI (SukBI) dibuka lebih luas bagi entitas non-bank dan non-residen, sementara peran Dealer Utama diperkuat untuk mendorong volume transaksi SRBI serta repo antar pelaku pasar.
Pada sisi stabilisasi rupiah, BI siap menggelontorkan intervensi melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar domestik maupun offshore. Pendampingan pembelian SBN di pasar sekunder akan menjaga keseimbangan likuiditas, mencegah gejolak yang berpotensi menular ke sektor riil.
Dalam upaya mempercepat transmisi ke sektor produktif, BI memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) berbasis kinerja, efektif mulai 1 Desember 2025.
Insentif lending channel mencapai puncak 5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk penyaluran kredit ke sektor prioritas, meliputi pertanian, industri dan hilirisasi, jasa (termasuk ekonomi kreatif), konstruksi serta real estate, hingga UMKM, koperasi, dan usaha inklusif serta berkelanjutan.
Semua itu sejalan dengan agenda hilirisasi pemerintah. Ditambah interest rate channel hingga 0,5 persen DPK untuk bank yang gesit menyesuaikan suku bunga kredit baru, total insentif bisa menyentuh 5,5 persen DPK.
Pengukuran insentif lending channel juga mempertimbangkan realisasi pertumbuhan kredit dibanding komitmen sebelumnya, sementara interest rate channel bergantung pada kecepatan adaptasi terhadap BI-Rate.
Kebijakan makroprudensial longgar lainnya dipertahankan, seperti Countercyclical Capital Buffer (CCyB) 0 persen, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) 84-94 persen, Loan to Value (LTV)/Financing to Value (FTV) properti hingga 100 persen, serta uang muka kredit kendaraan bermotor 0 persen (berlaku sepanjang 2026).
Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) dibatasi 35 persen dari modal bank, dengan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) 4 persen plus fleksibilitas repo 4 persen (PLM Syariah 2,5 persen).
Transparansi ditingkatkan lewat publikasi asesmen mendalam Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) per sektor prioritas KLM, yang diharapkan memacu bank lebih agresif dalam mengalokasikan kredit ke usaha kecil-menengah dan industri hilir.
Sistem pembayaran BI tetap diarahkan untuk katalisasi ekonomi melalui ekspansi akseptasi digital. Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2025, yang bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE), akan menjadi panggung peluncuran QRIS Tap In/Tap Out, sandbox QRIS bilateral dengan Korea Selatan, program KATALIS P2DD untuk peningkatan literasi digital daerah, serta pengumuman pemenang BI-OJK Hackathon 2025 dan inisiatif QRIS Jelajah Budaya Indonesia.
Di arena internasional, BI memperdalam kolaborasi kebanksentralan, termasuk konektivitas pembayaran berbasis mata uang lokal dan fasilitasi promosi investasi perdagangan sektor unggulan bersama kementerian terkait. Langkah ini diantisipasi memperkuat ekspor non-migas dan menarik FDI ke proyek infrastruktur.
Dengan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang holistik, BI menargetkan stabilitas rupiah di kisaran Rp 15.300-Rp 15.500 per dolar AS sambil mendorong pertumbuhan kredit hingga 12-14 persen tahun depan.
Bagi pelaku bisnis, khususnya di sektor UMKM dan manufaktur, ini menjadi sinyal positif untuk ekspansi meski tantangan seperti biaya logistik dan regulasi domestik tetap perlu diatasi.
Pasar menyambut keputusan ini dengan rupiah menguat tipis pagi ini, menandakan optimisme yang mulai pulih di tengah arus global yang bergejolak. (*)
Reporter : Arif Rusman
Discussion about this post