Pemkab Dorong Sinergi Program KKI WARSI dengan OPD Terkait

Malinau – Sekda Malinau, Ernes Silvanus,  menghadiri kegiatan silaturahmi dan ekspose hasil kegiatan KKI WARSI tahun 2023–2024 yang digelar di ruang rapat Sekda Malinau.

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi bersama antara Pemkab Malinau dan KKI WARSI dalam menyampaikan capaian kegiatan selama tahun 2023–2024, serta menyelaraskan program pendampingan dan penguatan masyarakat desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Dalam arahannya, Sekda Ernes menyampaikan apresiasi atas inisiasi pelaksanaan kegiatan ekspose tersebut. Ia menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan pelaporan yang terstruktur, mengingat adanya kerja sama yang sedang dijajaki dan peran WARSI dalam mendampingi desa-desa di Kabupaten Malinau.

“Terima kasih atas inisiasinya. Kegiatan seperti ini memang perlu dilakukan karena ada beberapa hal penting, seperti rencana MOU yang akan dibangun, kemudian keterlibatan dalam lingkungan kerja Pemkab Malinau, dan kewajiban pemerintah daerah untuk menerima laporan dan evaluasi dari mitra kerja seperti WARSI,” ujar Sekda.

Ia juga mendorong agar WARSI menyampaikan laporan hasil kegiatan dan draf kerja sama untuk dipelajari lebih lanjut oleh tim teknis Pemkab Malinau.

“Lampirkan hasil laporan dan draf kerja samanya supaya bisa kami pelajari. Evaluasi berkala juga penting. Kalau bisa setiap tiga bulan ada pelaporan agar kita bisa bangun komunikasi dan tindak lanjut ke depan,” tambahnya.

Sekda juga menekankan pentingnya menindaklanjuti output kerja sama atau hasil pendampingan WARSI dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan, tugas, dan pembiayaan yang sesuai.

Menurutnya, kerja sama tidak cukup berhenti di tingkat desa dan WARSI saja, tetapi perlu diperkuat dengan pelibatan OPD sebagai tindak lanjut nyata.

“Ke depan, MOU antara pemerintah dan WARSI perlu diturunkan lebih teknis ke OPD-OPD terkait. Supaya ada kesinambungan dan pembiayaan yang terencana. WARSI tidak bisa terus menerus melaksanakan kegiatan sendiri tanpa didukung oleh sistem dan struktur kerja pemerintahan daerah,” pungkas Sekda.