Serikat Buruh Tarakan Respons Rencana Iuran Tapera: Pekerja Dirugikan

TARAKAN – Rencana penarikan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat respons dari serikat buruh, termasuk Federasi Kehutanan,Industri Umum,Perkayuan,Pertanian dan Perkebunan (F HUKATAN) Tarakan. Para pekerja menilai iuran tersebut memberatkan, di tengah isu kenaikan upah yang terus digaungkan setiap tahun pada peringatan May Day.

Ketua Federasi Hukatan PT. Intraca Wood Manufacturing Kota Tarakan, Agustinus Rannu mengatakan, program Tapera dengan skema pemotongan upah pekerja sebesar 3 persen, dengan skema 2,5 persen dari pekerja, 0,5 persen dari pengusaha, dirasa membebani buruh dan masyarakat. Oleh karena itu, Agustinus Rannu tegas menolak penerapan iuran Tapera oleh pemerintah.

“Federasi Hukatan yg  berkonfederasi dengan KSBSI yg mana KSBSI sudah ada di 24 Provinsi.intinya kami menolak & menunggu arahan selanjutnya dari DPP,” tegasnya.

Agustinus menambahkan, terkait sikap buruh selanjutnya untuk menolak program Tapera masih menunggu instruksi dari federasi pusat. Hal itu berkaitan apakah para serikat pekerja akan melakukan aksi demonstrasi penolakan.

“Selanjutnya Penolakan Program Pemerintah lewat Tabungan Perumahan Rakyat ( TAPERA ) tetap berlaku, sementara untuk mengadakan aksi Demo & lain sebagainya, kami masih menunggu instruksi dari  Dewan Pengurus Pusat  ( DPP ) apakah Para Serikat Buruh / Serikat Pekerja Harus turun Ke jalan Tuk menyuarakan Aspirasi tersebut,” imbuh Agustinus.

Saat ini, menurut Agustinus, beban hidup buruh dengan adanya biaya hidup di tengah upah lerja yang belum maksimal, akan semakin  sulit dengan adanya penerapan iuran Tapera. Karena itu pemerintah diharapkan membatalkan program Tapera dengan skema pemotongan upah pekerja.

“Harapan kami agar Pemerintah meninjau kembali keputusan tersebut karna pekerja merasa sangat di rugikan sebab kalau namanya Menabung itu tidak Harus di tentukan berapa persen paling tidak itu Suka rela &  menjadi Peserta TAPERA di wajibkan pada usia 20 tahun s/d 58 tahun,” kata Agustinus.

Program iuran Tapera juga masih dinilai lemah pengawasan, sehingga dikhawatirkan dapat terjadi penyelewengan seperti dana Taspen dan Asabri. Karena itu pemerintah diminta agar iuran Tapera dibatalkan, agar tidak membebani masyarakat serta para pekerja. (*)