TARAKAN – Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, menegaskan pentingnya keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Pangan Daerah sebagai instrumen untuk memperkuat kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
Menurut Yunus, persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas di pasaran, tetapi juga menyangkut kestabilan harga dan kelancaran distribusi. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyampaikan, Tarakan masih bergantung pada pasokan sejumlah bahan pangan dari luar daerah. Kondisi ini membuat pemerintah perlu memiliki langkah antisipasi yang terencana untuk menghadapi kemungkinan terganggunya distribusi maupun meningkatnya harga kebutuhan pokok.
“Perda ini menjadi salah satu landasan penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia, distribusi berjalan lancar, serta harga kebutuhan pokok dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Yunus.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penguatan ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga distributor, pelaku usaha, serta instansi terkait yang memiliki peran dalam pengawasan dan pengendalian pangan.
Melalui regulasi tersebut, diharapkan pemerintah memiliki pedoman yang lebih terarah dalam menyusun kebijakan, menjaga ketersediaan stok, serta mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas pangan di Kota Tarakan.
Yunus berharap, penerapan Perda Ketahanan Pangan Daerah nantinya dapat diwujudkan melalui program kerja dan tindakan nyata, bukan sekadar menjadi regulasi formal. Dengan demikian, upaya membangun kemandirian pangan dapat semakin diperkuat dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. (RF)










Discussion about this post