TARAKAN – Komisi II DPRD Kota Tarakan menggelar pembahasan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tarakan terkait rancangan APBD murni tahun anggaran 2027. Dalam pembahasan tersebut, Dinas Kesehatan mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp2 miliar dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, mengatakan penambahan tersebut membuat total anggaran Dinas Kesehatan mencapai Rp58.497.557.468.
Menurutnya, dana tambahan itu akan dimanfaatkan untuk mendukung sejumlah program dan kebutuhan pelayanan kesehatan, termasuk pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), pelayanan keluarga berencana (KB), serta fasilitas penunjang seperti layanan medical check-up.
Selain membahas anggaran Dinkes, Komisi II juga menyoroti pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI).
Simon menjelaskan, anggaran yang disiapkan untuk PBI BPJS Kesehatan mencapai Rp12,25 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp11,95 miliar dialokasikan untuk peserta PBI, sementara Rp300 juta lainnya disiapkan sebagai bantuan biaya kesehatan rujukan bagi masyarakat kurang mampu.
Di sisi lain, pembahasan juga mencakup pelayanan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (RSUKT) yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Simon menyebutkan, pihak rumah sakit tidak mengusulkan adanya tambahan anggaran khusus dalam pembahasan APBD tersebut.
Meski demikian, DPRD tetap mendorong agar RSUKT terus melakukan pembenahan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan agar mampu memberikan layanan yang semakin optimal kepada masyarakat.
Simon Patino mengatakan, “Kami berharap pelayanan RSUKT terus ditingkatkan dan bisa lebih baik dari rumah sakit lainnya. Dengan begitu, masyarakat semakin percaya dan memilih RSUKT sebagai tempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.”
Ia menilai, meningkatnya jumlah pasien yang memanfaatkan layanan RSUKT juga akan berdampak positif terhadap pendapatan BLUD. Dengan pendapatan tersebut, rumah sakit diharapkan dapat mengembangkan fasilitas maupun kualitas pelayanan secara mandiri tanpa selalu bergantung pada pembiayaan APBD.
Simon menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi Komisi II DPRD, pelaksanaan program Dinas Kesehatan maupun pelayanan di RSUKT sejauh ini masih berjalan dengan baik. Pihaknya juga belum menerima laporan atau keluhan signifikan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan di Kota Tarakan. (RF)










Discussion about this post