TARAKAN - Putusan MK terhadap gugatan PPP ke KPU RI, telah menetapkan diskualifikasi Caleg Golkar Erick Hendrawan, serta melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Dapil I Tarakan Tengah.

Menurut Ketua DPD KNPI Kaltara, yang juga pakar hukum, Dr. Andi Mulyono, S.H, M.H, menilai putusan MK harus dipersiapkan dan dicermati dengan matang oleh KPU. Sebab pelaksanaan PSU harus mempertimbangkan potensi kerawanan, serta gangguan kamtibmas. Sehingga koordinasi dengan pihak keamanam harus dilakukan dengan intens.

"Ada persoalan keamanan, persoalan anggaran. Terutama keamanan ini, karena pasti muncul semacam ketegangan menyikapi putusan tadi. Caleg itu tidak hanya kehadirannya secara pribadi, tapi tentu punya konstituen, pemilih. Ini yang harus diantisipasi," terang Andi Mulyono.

Disamping itu, kepastian hukum dan hak secara hukum bagi caleg yang sudah terpilih, juga harus diperhatikan. Sebab keluarnya putusan MK, dinilai merugikan bagi para caleg yang sudah meraih suara dominan di Pemilu 2024 lalu.

"Begitu pun jika akan menempuh langkah hukum atas hal tersebut. Jika dimungkinkan. Ini juga ada di penyelenggara tanggung jawabnya. Jika PSU dipaksakan, jangan sampai dibarengi dengan perilaku money politics, itu juga menjadi catatan," kata Andi Mulyono.

PSU juga memiliki dampak secara langsung kepada peta konstelasi Pilkada di Tarakan. Sebab jumlah kursi yang diperoleh ikut menentukan syarat minimal dukungan kepada paslon peserta Pilkada, yang mana pada Bulan Agustus sudah memasuki tahap pendaftaran.

"Perlu menjadi pertimbangan bahwa ada tahapan pilkada yang berjalan. Itu yang harus dikaji dampak-dampaknya, iya tahapan dan sebagainya," imbuh Andi Mulyono.

Kendati demikian, DPD KNPI Kaltara tetap meminta kepada masyarakat agar menghormati putusan MK yang telah ditetapkan. Andi Mulyono juga mengajak kepada masyarakat, agar bersama-sama dan berperan aktif salam menjaga situasi keamanan dam ketertiban.

"Peran masyarakat sangat dominan, sehingga harus bersama-sama kita jaga keamanan dan kondusifitas PSU. Karena saat ini kita juga sudah memasuki tahapan Pilkada," pungkas Andi Mulyono. (*)