17 Sep 2021
Tarakan

Pandemi Melanda, RPJMD 2019-2024 Tarakan Dilakukan Perubahan

Pandemi Melanda, RPJMD 2019-2024 Tarakan Dilakukan Perubahan

Keterangan Gambar : Wakil Ketua II DPRD Tarakan, Yulius Dinandus saat memimpin rapat persetujuan perubahan RPJMD Tarakan Tahun 2019-2024 didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Tarakan, Muhammad Yunus dan Assisten II Pemerintah Kota Tarakan bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Suparlan

TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan secara resmi menyepakati untuk membahas lebih lanjut perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 pada Selasa (03/08) siang di ruang Paripurna DPRD Kota Tarakan.

Persetujuan tentang pembahasan lebih lanjut perubahan tersebut telah melalui paparan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan yang dihadiri Assisten III bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Suparlan, S.T., MT, dan Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Bob Syahruddin, S.E., M.M serta telah melalui usulan-usulan dari sejumlah anggota DPRD yang hadir.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tarakan sekaligus pimpinan sidang, Yulius Dinandus, S.T., M.H., menjelaskan, rencana perubahan ini disetujui karena adanya perubahan nomenklatur yang sudah tidak relevan dengan regulasi turunannya.

“Pemerintah mengajukan ke kita karena ada perubahan nomenklatur yang sudah tidak relevan lagi dengan undang-undang yang diatasnya sah satunya tentang pedoman pembuatan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024,” Ujar Yulius saat diwawancarai tarakantv.co.id.

Yulius menyebut, pedoman disahkannya RPJMD sebelum berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 21 Tahun 2007.

“Pada awal periode lalu disahkannya kan dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan juga Nomor 21 Tahun 2007 sedangkan beberapa bagian termasuk pengkodean rekening tentang pengelolaan keuangan daerah, harus berpedoman ke Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 nah tidak relevannya di situ,” Sebut Yulius.

Yulius menambahkan, perubahan RPJMD ini salah satu penyebab utamanya adalah pandemi, dimana Pandemi Covid-19 mempengaruhi, beberapa target capaian dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu dilakukannya penyesuaian. 

“Iya pandemi yang berdampak secara internasional ini jelas mempengaruhi, yang kita alami sekarang ada beberapa target capaian dalam pengelolaan keuangan semasa pandemi yang tidak ada didalam RPJMD kita. Sedangkan aturan diatasnya menginstruksikan itu,” katanya.

Anggota Wakil rakyat dari Fraksi Hanura ini menuturkan, meski pembahasan ini masih membutuhkan proses yang panjang, namun ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021.

“Ini masih membutuhkan proses dari pemerintah provinsi kemudian kembali ke kota lagi. Soal waktunya tergantung siapa yang kerja dan mau kerja, mudah-mudahan insyallah tahun ini selesai,” Tutupnya.

Kirim Komentar