JAKARTA - Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) menggelar rapat kerja dengan Menteri dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Senin (2/12/2024) lalu.

Dalam hal ini, kegiatan raker tersebut pun dihadiri senator asal Kaltara, Herman Kemper. Adapun raker tersebut melibatkan baik ketua komite III maupun anggota DPD RI.

Kegiatan itu secara rinci membahas realisasi Program Kerja dan Anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2024; Rencana Program Kerja dan Anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2025; Persiapan Haji Tahun 2025 M/1446 H; dan Peningkatan Mutu Pendidikan Keagamaan.

Herman Kemper yang hadir mengapresiasi dan mendorong peningkatan realisasi anggaran TA 2024 dan program kerja Kementerian Agama untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, peningkatan layanan kehidupan beragama, pemberdayaan ekonomi umat, dan penguatan kerukunan umat beragama.

"Terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan Kementerian Agama dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti pengembangan platform digital, baik untuk layanan agama dan keagamaan maupun layanan pendidikan; peningkatan SDM seperti program sertifikasi dan pelatihan intensif dan program pengembangan kepemimpinan; serta penguatan regulasi yang belum memadai. Ini yang kita atensi," kata Herman.

Berkaitan dengan program kerja dan anggaran Kemenag RI tahun 2025 nanti untuk mendukung program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam APBN.

"Hal ini meliputi peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan keagamaan di semua jenjang, baik formal maupun non-formal, melalui pemberian BOS, PIP, KIP Kuliah, Insentif guru Non PNS, TPG guru/dosen Non PNS, BOP Pesantren, BOP RA, BOP PTN, serta pembangunan dan pengembangan fasilitas layanan pendidikan melalui skema SBSN," ujarnya.

Selain itu, Herman Kemper juga memberi atensi dan mendorong realisasi akses pendidikan tinggi agama islam di Kaltara yang sudah diwacanakan dalam wujud IAIN Kaltara sejak beberapa tahun terakhir.

"Ini juga jadi atensi di Kaltara, bahwa IAIN itu kan sudah diwacanakan sejak beberapa tahun terakhir, tapi belum terealisasikan karena alasan hibah lahannya belum optimal dan terpisah. Nah, ini juga kita dorang di tahun-tahun kedepan agar bisa berprogres," tutupnya.

Adapun raker Komite III DPD RI bersama Menteri dan Wakil Menteri Agama Islam itu menyimpulkan dan menyepakati 11 poin yang di gagas dan dijalankan bersama untuk daerah di Indonesia. (*)