TARAKAN – Wali Kota Tarakan, Khairul, menyatakan dukungan Pemerintah Kota Tarakan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dinilai penting bagi perlindungan masyarakat dan keamanan daerah. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Tarakan tersebut, Khairul menyampaikan pendapat pemerintah kota atas nota penjelasan DPRD mengenai Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal serta Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, 25 anggota DPRD, Kepala BNNK Tarakan, perwakilan Kodim 0907/Tarakan, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Terkait Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Pemerintah Kota Tarakan menyambut baik penyusunannya karena sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Khairul menegaskan bahwa perkembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya melalui peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Namun demikian, regulasi tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi masuknya investasi ataupun memberikan perlakuan diskriminatif. Sebaliknya, aturan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja daerah dengan kebutuhan dunia usaha.
Sementara itu, mengenai Raperda P4GN, Pemkot Tarakan memandang regulasi tersebut memiliki urgensi tinggi. Hal ini mengingat posisi geografis Tarakan sebagai kota kepulauan sekaligus wilayah transit di kawasan perbatasan Kalimantan Utara yang memiliki kerawanan terhadap peredaran gelap narkotika.
“Pertumbuhan investasi dan ekonomi di Kota Tarakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Di sisi lain, upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika juga membutuhkan dukungan regulasi serta kerja sama seluruh elemen,” menjadi penekanan dalam pendapat Pemerintah Kota Tarakan.
Dalam upaya penanganan narkotika, pemerintah kota juga mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN, pembentukan Tim Terpadu P4GN, serta penguatan koordinasi lintas sektor yang melibatkan BNNK, Kepolisian, TNI, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan, deteksi dini, pemberdayaan masyarakat hingga rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan persetujuan terhadap pengajuan kedua Raperda untuk selanjutnya dibahas dan diproses sesuai mekanisme serta ketentuan Tata Tertib DPRD Kota Tarakan.
Melalui kedua regulasi ini, diharapkan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal semakin kuat sekaligus memperkuat langkah bersama dalam menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. (RF)








Discussion about this post