TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan terus mendorong penguatan pembangunan berbasis kependudukan melalui Implementasi Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas yang digelar di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota Tarakan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan atau PJPK Tahun 2026, sekaligus menjadi ruang koordinasi antarwilayah dalam menyusun langkah pembangunan yang menyesuaikan dengan kondisi kependudukan di masing-masing daerah.
Sebanyak 30 peserta dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur mengikuti kegiatan tersebut. Program ini juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta upaya pengentasan kemiskinan, sejalan dengan arah kebijakan Asta Cita Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tarakan, Khairul, menyampaikan bahwa persoalan kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan daerah.
Menurutnya, Tarakan sebagai salah satu wilayah strategis di Kalimantan Utara memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan perencanaan pembangunan yang didukung data kependudukan yang akurat.
“Kependudukan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan. Karena itu, kita perlu terus memperkuat data, baik dari sisi jumlah maupun persebarannya, sehingga kebijakan yang kita susun benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.”
Khairul juga menyoroti kondisi persebaran penduduk di Kota Tarakan yang hingga kini belum sepenuhnya merata. Hal tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan arah pembangunan di berbagai wilayah.
Ia menilai, pemutakhiran data kependudukan tidak hanya diperlukan sebagai kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan program dan intervensi pemerintah.
“Data kependudukan harus terus diperbaiki dan diperbarui. Dengan data yang tepat, kita bisa mengetahui kebutuhan masyarakat dan menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah.”
Melalui implementasi Kampung Keluarga Berkualitas, Pemkot Tarakan berharap koordinasi dan advokasi terkait pembangunan kependudukan dapat semakin diperkuat. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran sekaligus memanfaatkan potensi bonus demografi secara optimal. (RF)
Discussion about this post